Mengapa pertanggungjawaban BJ Habibie ditolak MPR ? BJ Habibie sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden dari Soeharto. Dan setelah Soeharto menyatakan kemundurannya dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998, maka pemerintahan Indonesia digantikan oleh BJ Habibie. Saat itu BJ Habibie dianggap sebagai oarng hebat karena merupakan lulusan insinyur perancang pesawat dari Jerman. Karena itulah, Habibie dianggap yang paling pantas mendapatkan jabatan presiden di waktu mendesak seperti saat itu. Banyak sekali kebijakan yang dibuat Habibie yang sebagia besar membelakangi system pemerintahan Soeharto yang otoriter. Berikut ini ada beberapa kebijakan yang dibuat Habibie selama masa pemeritahannya. BIDANG POLITIK Memberi kesempatan bagi rakyat untuk memberikan aspirasinya melalui partai politik Memberi kebebasan bagi para naarpidana politik sebagai bentuk anestesi dan abolisi dalam proses menuju keterbukaan atau rekonsiliasi Memberi kesempatan berdirinya serikat-serikat buruh Membentuk Undang-Undang serta ketetapan MPR yang bersifat Demokratis Memberikan kebebasan bagi pers untuk mengkritisi jalannya pemeritahan demi mewujudkan demokrasi yang sebelumnya ditahan Mempercepat Pemilu pada tahun 1999 Menyelesaikan masalah Timor-Timur karena dianggap merepotkan pemerintahannya Menyusutkan kekayaan Soeharto yang dianggap merupakan kasus korupsi besar Memberi gelar Pahlawan Reformasi bagi semua korban gugur Trisakti BIDANG EKONOMI Melikuidasi bangk-bank yang sempat bermasalah Merekapitulisasi perbankan Menaikkan nilai rupiah terhadap dollar hingga kurang dari 10.000 per 1 US$ Mengimplementasikan reformasi ekonomi Membangun kembali perekonomian Indonesia yang jatuh Melarang adanya Monopoli perdagangan BIDANG MILITER ABRI berubah nama menjadi TNI yang terdiri dari Angkaran Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Mengurangi jumlah ABRI di kursi MPR dari 75 menjadi 35 POLRI dipisahkan dari TNI BIDANG HUKUM Menghancurkan watak otoriter yag berlaku selama Orde Baru Menata ulang struktur kekuasaan Kehakiman Membuat enam puluh Sembilan undang-undang baru Namun di balik semua penggubahannya yang sangat berdampak itu, terjadi banyak permasalaha baru sehingga pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPR. Berikut ini adalah beberapa masalah yang ditimbulkan dan menyebabkan pidatonya ditolak MPR. Tragedi Trisakti belum juga terselesaikan Pertikaian atar kelompok karena adanya SARA yang megecam stabilitas politik Lepasnya Timor-Timur dari Indonesia Pelanggaran HAM Status hokum Soeharto yang tidak jelas.
