Apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin ? Hal mengenai demokrasi terpimpin pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 dalam acara pembukaan sidang konstituante. Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut dengan gembira "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dan menganggap bahwa Soekarno memberi mandat kepada PKI untuk membuat persekutuan demi menghadapi masalah pada saat itu seperti perdebatan antra ideologi nasionalisme, agama Islam, dan komunisme. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan di mana segala keputusan kenegaraan berpusat pada pemimpin yang kala itu adalah Presiden Soekarno, walaupun dalam UUD 1945 demokrasi terpimpun merupakan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Demokrasi terpimpin mulai dijalani dari tahun 1959 hingga 1965. Selama masa demokrasi terpimpin, ternyata Amerika Serikat memberikan bantuan dalam hal militer untuk Indonesia hingga mencapai kira-kira 64 juta dollar. Media cetak “Suara Pemuda Indonesia” mengumumkan bahwasannya Amerika Serikat melengkapi empat puluh tiga batalyon bersenjata Indonesia sebelum akhir tahun 1960, yang tiap tahunnya melatih perwira militer sayap kanan. Hingga tahun 1959, Amerika Serikat telah melatih lebih dari 200 perwira angkatan tinggi dan ratusan angkatan rendah. Hal-hal ini dilakukan Amerika Serikat bukan untuk mendukung Soekarno sebagai Presiden, melainkan ingin membentuk kesatuan militer Indonesia agar Indonesia dapat menjadi negara liberal. Tentu saja sistem demokrasi terpimpin dipicu beberapa latar belakang yang terjadi sebelum masa pemerintahan ini. Berikut ini beberapa latar belakang terciptanya sistem demokrasi terpimpin: Banyaknya gerakan separatis, pemberontakan, ataupun perdebatan ideologi yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan nasional yang terjadi pada masa demokrasi liberak. Terlalu banyak terjadi peristiwa pergantian kabinet yang menyebabkan pembangunan ekonomi tersendat karena setiap kabinet tidak sempat merealisasikan program yang mereka rancang pada masa demokrasi liberal. Kegagalan konstituante dalam penyusunan UUD baru pengganti UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dibentuk Soekarno membuat negara Indonesia mengalami berbagai dampak, baik positif maupun negatif, seperti: Dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengundangkan diberlakukannya kembali UUD 1945 menggantikan UUD 1950 Perekonomian mengalami kejatuhan dalam hal invasi Kabinet Kerja tersusun dengan bantuan Tri Program Kabinet Kerja Lembaga-lembaga negara tersusun lebih lengkap dan rapi Indonesia jadi berperan aktif dalam kegiatan hubungan dan perdamaian Internasional. Pelaksanaan Dwikora dengan diawali pengiriman sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat.
