Bagaimanakah peran ABRI dalam pemerintahan Habibie ? B.J. Habibie memerintah sebagai presiden di Indonesia setelah turunnya jabatan Soeharto yang terbilang mendadak itu. Pemerintahan yang dijalankan setelah tanggal 21 Mei 1998 ini sangatlah berat, karena Habibie harus mengembalikan bangsa Indonesia yang terpuruk dalam krisis ekonomi. Dalam masa pemerintahannya ini, Habibie menjalankan berbagai sistem pemerintahan yang sangat bertolak belakang dengan pemerintahan Orde Baru. Sistem-sistem ini di antaranya: Meningkatkan kualitas dan produktivitas rakyat demi membangun perekonomian Indonesia kembali dan bangkit dari krisis ekonomi. Memberikan kebebasan pada perbankan dari kekangan pemerintah. Memberikan kebebasan pada pers jika ada kritik yang mengungkap fakta sebenarnya tentang segala fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Menghapus peraturan tentang batas kebebasan dan keterbukaan rakyat dalam melaksanakan demokrasi. Mengurangi jumlah ABRI di dalam legislatif dan membatasi peranannya. Dalam sistem terakhir yang telah disebutkan, berikut akan dijelaskan bagaimana peran ABRI sesungguhnya dalam masa pemerintahan B.J. Habibie. Turunnya Soeharto dari pemerintahan membuat ABRI melakukan langkah pembaharuan mengenai perannya di bidang politik dan sosial, di antaranya: Anggota ABRI di DPR dikurangi bertahap dari 75 orang menjadi 38 orang. Angkatan terakhir dalam ABRI, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, melepaskan diri dan berdiri sendiri menjadi Kepolisian Negara. Anggota ABRI diperkenankan memainkan peran politik di masyarakat. Tugasnya dipecah menjadi dua kelompok yaitu kelompok TNI dan POLRI, TNI untuk menjaga keamanan negara dan POLRI menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Sistem yang paling mencolok dari peranan ABRI di masa reformasi ini adalah pemisahan polisi dari ABRI. Cara kerja polisi adalah menjaga keamanan di tengah masyarakat dan penegakan hukum; sementara kelompok TNI adalah militer yang bertugas menahan serangan dari luar negara. Karena perubahan yang dilaksanakan ini tidak sepenuhnya mudah, maka masyarakat harus bersedia mendukung kebutuhan sumber daya manusia ABRI dengan ikut secara sukarela maupun mendukungnya dengan membayar pajak untuk menunjang kebutuhan hidup anggota ABRI. Selain itu, diharapkan peran ABRI ini meluas menjadi pengaruh politik, walaupun anggotanya tidak harus menduduki suatu jabatan tertentu di masyarakat. Pengaruh politik ini adalah perannya untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat.
