Wewenang Pemerintah Pusat yang Tidak diberikan kepada Pemerintah Daerah

Discussion in 'PPkn' started by gurumonica, Feb 15, 2016.

ads

  1. gurumonica

    gurumonica Administrator Staff Member

    Wewenang Pemerintah Pusat yang Tidak diberikan kepada Pemerintah Daerah ?

    Menurut Undang – Undang No 32 Tahun 2004 mengenai Pemda ( Pemerintah Daerah ) telah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi memberikan syarat pada setiap urusan yang berkaitan dengan pemerintah daerah otonom dengan pemerintah pusat. Namun perlu kita ketahui bahwa pembagian setiap urusan yang berkaitan antar keduanya telah dilimpahkan kewenangannya pada pemerintah pusat secara keseluruhan. Jadi ada kewenangan tertentu yang dimiliki oleh pemerintah pusat namun tidak diberikan kewenangan yang sama pada pemerintah daerah. Tentunya setiap urusan tersebut dapat menjadi jaminan bagi keberlangsungan hidup bangsa dan Negara serta mencangkup urusan pemerintahan seperti berikut ini :

    1. Politik Manca Negara
    Politik manca Negara atau luar negeri ini menyangkut pengangkatan pejabat diplomatik dan penunjukan warga Negara untuk menjabat dalam kancah lembaga internasional, menetapkan kebijakan dalam cangkupan luar negeri, adanya hubungan dan perjanjian dengan Negara lain serta menetapkan kebijakan – kebijakan yang terkait manca Negara.

    2. Pertahanan
    Kewenangan pemerintah pusat dalam hal pertahanan Negara yakni melakukan upaya pendirian angkatan bersenjata, menetapkan kondisi wilayah Negara dalam keadaam tidak aman, menetapkan kebijakan untuk wamil (wajib militer) serta pelaksanaan upaya bela Negara.

    3. Keamanan
    Kewenangan pemerintah pusat dalam hal keamanan dapat kita lihat dari adanya pendirian dan pembentukan badan kepolisian Negara, dan penindaklanjutan golongan atau organisasi yang mengancam keamanan Negara.

    4. Moneter dan Fiskal
    Kewenangan pemerintah pusat dalam mencetak dan membuat keputusan peredaran mata uang, adanya penetapan kebijakan moneter serta menjaga kendali peredaran mata uang Negara.

    5. Yustisi
    Salah satu kewenangan pemerintah pusat menyangkut yustisi dapat dilihat dari berdirinya sebuah lembaga peradilan, adanya penetapan kebijakan yang menyangkut imigrasi, pemberian grasi,amnesti,abolisis, serta merancang undang – undang dan peraturan kenegaraan dalam cangkupan nasional

    6. Agama
    Salah satu kewenangan pemerintah pusat yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah yang menyangkut agama antara lain :
    1. Menetapkan hari libur nasional menyangkut hari besar keagamaan tertentu dalam cangkupan nasional
    2. Menetapkan adanya suatu ajaran agama pada Negara
    3. Menetapkan semua kebijakan yang menyangkut keagamaan didalam tatanan negara
     

    ads

ads

Share This Page