Jelaskan proses pembentukan UUD 1945 ? Pada tanggal 18 Agustus 1945 , PPKI menyusun, menyerahkan dan sekaligus menetapkan undang undang dasar yang sekarang sering disebut sebagai undang undang dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tentang proses pembentukan dan perubahan uud 1945 dapat dilakukan oleg MPR, dimana MPR dapat menggunakan hak dan kewenanganya dalam mengubah uud 1945. Tentang merubah dan membentuk UUD 1945 diatur dalam pasal 78 keputusan resmi dari MPR no.7/MPR/2004 yang didalamnya terdapat pernyataan: Pengajuan usul untuk proses pembentukan Undang undang dilakukan secara tertulis dengan menyertakan alasannya. Pengajuan usul perubahan dan proses pembentukan Undang undang baru dilakukan sekurang kurangnya harus 1/3 dari jumlah anggota majelis. Pengajuan usul tentang perubhan dan proses pembentukan Undang u ndang akan diserahkan pada pimpinan majelis untuk segera membahas dan memperoleh kata sepakat paling lambat 90 hari sejak diserahkannya pengajuan usul. Jika pengajuan usul telah lengkap maka pimpinan majelis berhak menghadirkann saksi atau mengundang anggota untuk menyelenggarakan rapat sidang secepatnya. Ketika pimpinan majelis ataun MPR ingin segera mengubah Undang undang 1945 sebelumnya harus melaksanakan proses selanjutnya , diantaranya: Harus melaksanakaan rapat sidang majelis dengan menghadirkan seluruh anggotanya Harus mengajukan setidaknya 1/3 dari jumlah anggota di MPR Pengajuan usul harus dibuat dengan cara tertulis jelas dan tidak dengan kalimat yang terlalu panjang. Pada rapat sidang setidaknya dihadiri 2/3 anggota majelis dari total semua anggota aayang terdaftar. Putusan untuk proses perubahan lalu pembentukan undang undang harus mendapat kata sepakat setidaknya dari 50 orang anggota rapat. usul untuk perubahan pada bentuk negara Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak sesuaia dengan pedoman dasar negara pancasila dan undang undang dasar negara 1945. Dalam pasal 1 no.1 undang undang dasar no. 10 tahun 2004 tentang proses pembuatan undang undang, dapat diawali dengan beberapa tahap yang telah disesuaikan oleh peraturan yang berlaku, diantaranya: Mempersiapkan persiapan dan kesiapan Mempersiapkan penyusunan secara rapih dan terkoordinir Merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya Mengadakan pembahasan secara detail Memberikan persetujuan dan pengesahan Mengadakan undangan pada pihak pihak yang berhak hadir dalam sidang rapat Mengumumkan dan menyebarluaskan berita melalui surat kabar dan televisi pada masyarakat luas Kondisi isi dan penetapan peraturan undang undang dasar 1945 sewaktu waktu bisa dilakukan perubahan jika memang keadaan negara membutuhkan perubahan dan menjalani proses pembentukan undang undang yang baru. Proses pembentukan undang undang ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan karena harus melakukan serangkaian persyaratan yang tidak mudah seperti yang telah dijelaskan diatas. Inilah alasan mengapa pembentukan undang undang dasar 1945 harus dilakukan perubahan Perubahan lalu mengadakan pembentukan undang undang yang baru akan dilakukan jika ada kebutuhan dan kepentingan negara yang tidak lagi sesuai dengan undang undang sebelumnya yang masih berlaku. karena setiap beberapa puluh tahun kondisi ekonomi, sosial, budaya dan kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan dan cenderung tidak lagi sesuai dengan undang undang yang berlaku. Undang undang dibuat selalu disesuaikan dengan kemajuan jaman. Setiap inci usulan dan alasan untuk merubah undang undang dasar 1945 dilakukan secara teliti, hati hati , seksama dan penuh pertimbangan serta tanggung jawab. Posisi presiden, wakil presiden, para menteri, anggota legislafif MPR, DPR atau pejabat lain yang berhubungan dengan negara sebenarnya memiliki beban yang sangat berat yang belum pernah anda bayangkan jika sudah bersinggungan masalah tentang perubahan undang undang. Karena undang undang bukan perkara mudah. Tak berlebihan jika kita harus menghormati apapun keputusan negara jika ada pembentukan undang undang yang baru, karena perubahan yang terjadi semata mata hanya untuk meningkatkan ketahanan nasional, meningkatkan kualitas keamanan terhadap rakyat dan mempertahankan kondisi negara untuk tetap berada pada keadaan yang stabil.
