Apakah perbedaan tokoh masyarakat formal dan tokoh masyarakat informal? ? Tokoh yang memperoleh status ketokohannya melalui tahapan pengangkatan secara formal oleh suatu organisasi disebut tokoh formal, baik organisasi non-pemerintahan maupun pemerintah, adapun tokoh yang mendapatkan ketokohannya berdasarkan pengakuan masyarakat, walaupun tidak melalui upacara pengangkatan resmi, disebut tokoh informal. Kualifikasi untuk menjadi tokoh formal biasanya bersifat tegas, tertulis, terukur dan jelas, adapun kualifikasi terhadap tokoh informal berdasarkan subjektivitas warga masyarakat yang menilai orang itu layak dan pantas ditokohkan. Beberapa tokoh formal bisa diketahui dengan jelas melalui jabatan mereka dalam struktur organisasi massa (organisasi sosial, partai) atau organisasi pemerintahan dan lain-lain). Setiap pejabat dalam struktur pemerintahan negara dimulai dari ketua rukun tetangga, rukun warga, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, gubernur, hingga presiden merupakan permisalan - permisalan tokoh formal atau resmi di bidang pemerintahan. Para ketua partai, ketua organisasi sosial keagamaan seperti ketua Dewan Gereja Indonesia (DGI), Nahdlatul Ulama (NU), ketua karang taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), biksu dan biksuni dan para ketua yang lain juga adalah tokoh formal atau resmi di luar pemerintahan. Sementara itu, tokoh informal berada di kalangan kumpulan komunitas agama, Misalnya para pendeta, kyai.
